MESIN PEMERINTAHAN

              Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah wajib memberikan respon atas permasalahan dan kebutuhan, serta kepentingan publik (responsif) dalam skala, bentuk, kecepatan, cara, dan urutan yang tepat, sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Agar pemerintah dapat bekerja untuk mencapai tujuan negara maka perlu organ atau lembaga, yang oleh Heywood (2002, 291-396) disebut mesin pemerintahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sendiri, Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam;
Sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah: ~ yg berdasarkan demokrasi; atau bisa juga berarti segala urusan yg dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Jadi bisa disimpulkan bahwa mesin pemerintahan adalah alat untuk menggerakkan pemerintahan melalui sebuah proses, cara, atau perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.
Ada lima macam mesin pemerintahan, yaitu:
1.    Konstitusi, Hukum, dan Pengadilan;
2.    Majelis (assemblies);
3.    Eksekutif (political executives);
4.    Birokrasi;
5.    Militer dan Polisi.


Konstitusi, Hukum, dan Pengadilan

    Konstitusi adalah seperangkat aturan mengenai tugas, kekuasaan, dan fungsi institusi pemerintahan serta menegaskan hubungan antara negara dan individu.
    Konstitusi sering disebut sebagai undang-undang dasar, padahal konstitusi merupakan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
    Kedudukan konstitusi dalam pemerintahan sangat penting, sebagaimana diungkapkan oleh Thomas Paine Government without constitution is power without right.

Tujuan konstitusi:
    Memberdayakan negara
    Menentukan nilai dan tujuan bagi masyarakat
    Mendorong stabilitas pemerintahan
    Melindungi individu dari negara
    Memberikan legitimasi terhadap rezim

Memberdayakan Negara
Konstitusi menandai eksistensi negara dan ruang kewenangan negara. Konstitusi menentukan di wilayah mana konstitusi berlaku. Di negara federal misalnya, konstitusi berlaku dalam yurisdiksinya masing-masing. Masing-masing negara federal memiliki konstitusi. Konstitusi nasional berlaku di seluruh negara.

Menentukan Nilai dan Tujuan
Konstitusi memberi kerangka pikir (frame work) pemerintah dengan seperangkat nilai politik, kondisi ideal, dan tujuan negara, yang akan menjadi landasan tindakan negara. Pada umumnya dalam konstitusi terlihat ideologi apa yang dianut oleh negara.


Mendorong stabilitas pemerintahan
Konstitusi memuat alokasi tugas, kekuasaan, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.
Oleh karena itu, ketertiban, stabilitas, dan kerja pemerintah telah ditentukan. Mencegah perebutan wewenang, tugas, dan fungsi antarlembaga pemerintahan. Di samping itu, adanya konstitusi membuat tugas dan fungsi lembaga pemerintahan dapat diprediksi.

Melindungi Individu dari Negara
Konstitusi mengatur hubungan antara individu dengan negara. Konstitusi juga menegaskan kewenangan pemerintah dan kebebasan personal, dengan adanya hak sipil dan kebebasan sipil. Dengan adanya jaminan hak dan kebebasan sipil oleh konstitusi maka individu terlindungi dari kesewenang-wenangan negara.

Memberikan Legitimasi Terhadap Rezim
Konstitusi menjadi syarat keanggotaan komunitas internasional dan pengakuan dari negara lain. Lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, Bank Dunia, hanya menerima anggota negara (merdeka). Tidak menerima perorangan atau organisasi bukan negara. Untuk menjadi negara merdeka dan diakui oleh negara lain, harus memiliki konstitusi.
Konstitusi membangun legitimasi domestik. Konstitusi menjadi dokumen historis, merupakan simbol tujuan nasional dan simbol identitas nasional.

Manfaat konstitusi:
    Menjaga stabilitas politik
    Membatasi pemerintah
    Menjamin hak dan kebebasan wn

Efektif atau tidaknya konstitusi dipengaruhi oleh kondisi budaya, politik, ekonomi, sosial. Juga kelompok dominan.


Indonesia lebih mengembangkan konstitusi tertulis, dan cenderung mengabaikan konstitusi tidak tertulis seperti di Inggris, Selandia Baru, atau Aab Saudi. Ini terlihat dari TAP MPR tentang tata urut peraturan perundangan yang semuanya berupa aturan tertulis (UUD 1945 4x perubahan, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Perda).


Hukum, Moral, & Politik
Hukum[4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.[5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."[6][7]
Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Hukum pidana
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.
Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.
1.    Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.
2.    Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis)
Hukum perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
1.    Hukum keluarga
2.    Hukum harta kekayaan
3.    Hukum benda
4.    Hukum Perikatan
5.    Hukum Waris
Hukum acara
Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.
Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.
Sistem hukum
Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama.
Sistem hukum Eropa Kontinental
Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.
Sistem hukum Anglo-Saxon
Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.
Sistem hukum adat/kebiasaan
Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.
Sistem hukum agama
Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,[1] yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.
Untuk mewujudkan stabilitas dan tegaknya moral publik perlu hukum.
Hukum: boleh dan tidak boleh (tertib hukum), objektif
Moral: benar salah, berdasar pada pendapat dan penilaian personal
Plato & Aristoteles: hukum harus berakar pada sistem nilai masyarakat
Kini: kebebasan sipil atau HAM


Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.


Majelis (Assemblies)

Adalah lembaga yang mewakili rakyat. Merupakan posisi kunci dalam mesin pemerintahan. Disebut juga legislatif atau parlemen. Ketiga istilah tersebut sering dipakai secara bergantian. Di Indonesia disebut lembaga legislatif: MPR, DPD dan DPR/D.

Fungsi Majelis
1. Legislasi
Adalah pembuatan peraturan perundangan. Merupakan fungsi kunci majelis. Aturan yang dibuat majelis bersifat mengikat dan otoritatif.
2. Perwakilan (representation)
Merupakan perwakilan rakyat. Biasanya dipilih melalui pemilu. Majelis memainkan peranan penting dalam menghubungkan rakyat dengan pemerintahan.
3. Scrutiny
Majelis dapat memanggil eksekutif untuk meneliti dengan seksama kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif. Tujuannya agar tercipta pemerintahan yang responsif (tanggap terhadap persoalan masyarakat) dan akuntabel (pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat). Di Indonesia: Hak Angket untuk menyelidiki kasus tertentu. Contoh: Pansus Century.
4. Rekrutmen politik
Majelis menjadi saluran utama penyertaan warga negara biasa dalam masyarakat politik (political siciety).
5. Legitimasi
Mengembangkan legitimasi rezim, dengan mendorong masyarakat untuk melihat bahwa system of rule dilaksanakan secara ’rightful’.

Struktur Majelis
Struktur majelis biasanya satu kamar (unikameral) dan dua kamar (bikameral). Sistem unikameral hanya terdiri dari satu jenis keanggotaan, seperti di Israel. Sedangkan bikameral jika dalam majelis terdapat dua macam keanggotaan (kamar), seperti Konggres AS. Konggres terdiri dari anggota Senat, yang mewakili negara bagian dan anggota House of Representative yang mewakili masyarakat AS secara keseluruhan. Keputusan yang dibuat harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar.
Indonesia: bikameral, DPD yang mewakili daerah (provinsi) dan DPR yang mewakili rakyat. Sayang, kewenangan DPD sangat terbatas dan pada Pemilu 2009 anggota partai bisa menjadi anggota DPD. Sulit mengharapkan DPD berperan maksimal mewakili daerahnya.
Kelebihan dan kelemahan sistem bikameral:
Kelebihan
1. Kamar kedua dapat mengimbangi kamar pertama dan mencegah pemerintahan oleh mayoritas.
2. Lebih efektif untuk mengimbangi kekuatan eksekutif karena memiliki dua kamar untuk mengekspos kegagalan eksekutif.
3. Dua kamar memiliki basis perwakilan yang lebih luas.
4. Eksistensi kamar kedua memastikan kesungguhan kerja kamar pertama untuk mengawasi eksekutif serta dapat mengoreksi kesalahan dan kelalaian kamar pertama.
5. Kamar kedua dapat melindungi konstitusi, menunda penerimaan undang-undang yang kontrovesial serta mengadakan diskusi publik dan debat publik.

Kekurangan:
1. Dua kamar membuat proses legislasi kompleks dan sulit. Satu kamar lebih efisien.
2. Kamar kedua sering bertindak sebagai pengawas aturan demokrasi, jika anggotanya bukan berasal dari pemilihan atau pemilihan tidak langsung.
3. Bikameral menjadi resep bagi konflik institusional dalam legislatif.
4. Akses terhadap pembuatan kebijakan sempit.
5. Kamar kedua kadang menjadi bias kepentingan elit sosial.



Eksekutif (political executives)
Eksekutif adalah lembaga yang memformulasikan kebijakan pemerintah dan memastikannya untuk diimplementasikan. Eksekutif merupakan lembaga utama pemerintahan. Eksekutif, khususnya kepala eksekutif, menjadi wajah politik.

Fungsi Eksekutif:
1. Pemimpin seremonial kenegaraan
2. Mengontrol pembuatan kebijakan
3. Pemimpin politik
4. Manajemen birokrasi
5. Merespon krisis

Eksekutif bisa dipimpin oleh presiden (dalam sistem pemerintahan presidensial) atau oleh perdana menteri (sistem parlementer)


Birokrasi
Birokrasi merupakan mesin administrasi negara. Mereka adalah civil  servant  dan public official (PNS). Birokrasilah yang mengeksekusi urusan pemerintahan.
Fungsi birokrasi:
1. Pelaksana administrasi
Birokrasilah yang meingimplementasikan atau mengeksekusi hukum dan kebijakan. Birokrasi menangani pengadministrasian urusan pemerintahan.
2. Birokrasi merupakan sumber informasi kebijakan pemerintah.



Militer dan Polisi

Militer merupakan organisasi yang memiliki monopoli dalam kepemilikan senjata dan penggunaan kekerasan. Memiliki disiplin tinggi dan hirarki organisasi yang ketat serta nilai dan budaya yang khas, berbeda dengan civil society.
Militer merupakan instrumen perang.
Polisi merupakan bagian civil society. Bertugas menjaga ketertiban dalam negeri.


Salah satu isu penting mengenai mesin-mesin pemerintahan adalah kesesuaian antara sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer) dengan sistem kepartaian (dua partai atau banyak partai/multipartai).
Indonesia yang sangat majemuk membutuhkan sistem kepartaian multipartai, sistem pemilu yang proporsional, dan sistem pemerinyahan yang parlementer. Harus pula dikuatkan (semua pelaku politik, termasuk warga negaranya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi: Memahami & toleransi, kebebasan, kebebasan individu tidak boleh mengganggu kebebasan lain, pelibatan rakyat dalam proses politik, terjadinya korespondensi, kesesuaian antara kebutuhan rakyat dengan kebijakan publik.

http://destiwd.blogspot.com/2011/11/mesin-mesin-pemerintahan.html
http://kbbi.web.id/mesin
http://kbbi.web.id/perintah
http://www.anneahira.com/pengertian-konstitusi.htm

Baca Selengkapnya »

Peristiwa peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia

A. PERISTIWA PENTING MENJELANG PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945
Berita Kekalahan Jepang Terhadap Sekutu Dan Perbedaan Pendapat Antara Golongan Tua Dan Muda Yang Melahirkan Peristiwa Rengasdengklok,
Setelah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu, maka golongan pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jln.Pegangsaan Timur 56 Jakarta.Dengan juru bicara Sutan Syahrir, para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memperoklamasikan kemerdekaan saat itu juga, lepas dari campur tangan Jepang.Bung Karno tidak menyetujui usul para pemuda karena Proklamasi Kemerdekaan itu perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI, sebab badan inilah yang ditugasi untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia.
Para pemuda menolak pendapat Bung Karno sebab PPKI itu buatan Jepang, menyatakan kemerdekaan lewat PPKI tentu Akan dicap oleh Sekutu bahwa kemerdekaan itu hanyalah pemberian Jepang,para pemuda tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang.Bung Karno berpendapat lain, bahwa soal kemerdekasan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri,tidaklah menjadi soal, karena Jepang toh sudah kalah.
Masalah yang lebih penting adalah menghadapi sekutu yang berusaha mengambalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu memperoklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, atas dasar itulah Bung Karno menolak usul para pemuda.
BOM ATOM JEPANG
Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan nuklir selama Perang Dunia II terhadap kekaisaran Jepang oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Setelah enam bulan pengeboman 67 kota di Jepang lainnya, senjata nuklir "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir "Fat Man" di atas Nagasaki. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi.
Bom atom ini membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945.[1] Sejak itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom. Pada kedua kota, mayoritas yang tewas adalah penduduk.
Enam hari setelah dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, pada 15 Agustus, Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September, yang secara resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia II. (Jerman sudah menandatangani menyerah pada tanggal 7 Mei 1945, mengakhiri teater Eropa.) Pengeboman ini membuat Jepang sesudah perang mengadopsi Three Non-Nuclear Principles, melarang negara itu memiliki senjata nuklir.

B. JEPANG MENYERAH TANPA SYARAT
Disaksikan Jenderal Richard K. Sutherland, Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu menandatangani Dokumen Kapitulasi Jepang di atas kapal USS Missouri, 2 September 1945.
Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945, sementara invasi Sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di Konferensi Yalta.
Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar Pakta Netralitas Soviet–Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut, dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan Sekutu dalam Deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari, dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut Gyokuon-hōsō (Siaran Suara Kaisar), Hirohito membacakan Perintah Kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah.
Pendudukan Jepang oleh Komando Tertinggi Sekutu dimulai pada 28 Agustus. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat Missouri. Dokumen Kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara Sekutu merayakan Hari Kemenangan atas Jepang (V-J Day). Walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah. Sejak kapitulasi Jepang, sejarawan terus berdebat tentang etika penggunaan bom atom
1. Peristiwa Rengasdengklok
Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang makin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Chaerul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus, dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.
2. Pembentukan PPKI
Pada tanggal 7 agustus 1945 BPUPKI di bubarkan sebagai penggantinya pemerintah pendudukan jepang membentuk PPKI .Ir. soekarno untuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Muh hata ditunjuk sebagai wikil ketuanya , sedangkan Mr.Ahmad Soerbadjo ditunjuk sebagai penasehatnya .

3. AKSELERASI GERAKAN PEMUDA

a.Kongres Pemuda Seluruh Jawa
Tanggal 16 mei 1945 di bandung diadakan kongres pemuda seluruh jawa yang di prakarsai angkatan moeda indonesia. Kongres pemuda itu dihadirin oleh lebih 100 pemuda. Kongres tersebut menghimbau para pemuda di jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdkaan . satelah 3 hari kongres berlangsung, akhirnya di putuskan 2 buah resolusi, yaitu:
1) semua golongan indonesia , terutama golongan pemuda di persatukan dan di bulatkan di bawah satu pimpinan nasional.
2) dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan indonesia
b.pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia
pernyataan pada kongres pemuda seluruh jawa tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir. Mereka bertekad untuk menyatakan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal . diadakan suatu pertemuan rahasia di jakerta utuk membentuk suatu panitia kusus yang di ke tuai oleh B. M. Diah . yang menghasilkan pembentukan gerakan angkatan baroe indonesia misalnya:
1) mencapai persatuan yang kompak di antara seluruh golongan masyarakat indonesia
2) menanamkan semangat revolusioner masa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat
3) membentuk negara kesatuan republik indonesia
4) bahu–bahu bersama jepang untuk mempersatukan indonesia tetapi jika perlu termasuk untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri .
c. pembentukan gerakan rakyat baroe .
adalah gerakan rakyat baroe yang di bentuk berdasarkan hasil sidang ke-8 cuo sangiin. Susunan pengurus pusat organisasi ini terdiri dari 80 orang . anggotanya terdiri atas penduduk asli indonesia dan bangsa jepang golongan cina, golongan arab ,dan golongan peranakan eropa.
B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN
1. Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.
Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh
2. PERAN LAKSANA MAEDA DALAM PROKLAMASI
Laksamana Tadashi Maeda
Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia melanggar perintah Sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peranannya dalam mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut.
a.       Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Peran Laksamana ALTadashi Maeda pada Bangsa Indonesia
Pada tahun 1976 Laksamana Tadashi Maeda kelahiran Kagoshima Jepang 1898 ini mendapat "Anugerah Bintang Jasa Nararya" dari Pemerintah Republik Indonesia. Selama 10 tahun Tadashi Maeda berdinas di K-ementcrian Angkatan Laut khusus urusan Indonesia.
Tugas pokok sebagai Kepala Kantor Penghubung Rikugun (AD) dan Kaigun (AL) di Jakarta. Tadashi Maeda pernah dihukum selama 1 tahun, karena dipersalahkan melanggar perintah Angkatan Perang Sekutu dalam mempertahankan status quo Hindia Belanda. Melalui Mr. Ahmad Soebardjo yang menjabat sebagai Kepala Biro Riset AL Jepang, Tadashi Maeda meminta agar Bung Karno segera kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jaminan keamanan serta mempersitahkan menggunakan rumah dinasnya di Jt. Nassan Boulevard/ Jl. Imam Bonjol no. 1 Jakarta untuk rapat.
Tanggal 16 Agustus 1945 sore hari rombongan Mr. Soebardjo sebagai oerriasii menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengasdengklok untuk dibawa ke Jakarta. Ibu Fatmawati dan Guntur diantarkan ke Jl. Pegangsaan Timur 56, sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta langsung menuju ke rumah dinas Tadashi Maeda diikuti oleh Soekarni, Soetardjo dan Soedirb (Barisan Banteng). Ternyata di rumah Laksamana Tadashi Maeda tokoh-tokoh pergerakan, anggota BPKI dan beberapa pimpinan pemuda Menteng 31, Cikini 71 dan Prapatan 10, serta beberapa wartawan.
Rapat pembahasan Naskah Proklamasi dilaksanakan sampai hampir tengah malam. Dan setelah disepakati bersama^Bung Kamo menyarankan supaya yang hadir dalam rapat malam itu tLikut menandatangani 'Naskah Proklamasi' sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia."
Ternyata sebagian besar yang hadir mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang bertanda tangan atas nama Bangsa Indonesia.
Setelah tidak ada usulan dan perabahan lagi, maka dipanggillah Sayuti Melik untuk mengetik Naskah Proklamasi. Setelah meminjam mesin ketik millk kantor Maeda, Sayuti Melik didampingi BM. Diah mengetik Naskah Proklamasi tulisan tangan Bung Karno di ruang kecil dekat dapur.
Tak lama kemudian Naskah Proklamasi ditanda tangani Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia di ruang tamu Laksamana Tadashi Maeda. Naskah hasil ketikan Sayuti Melik inilah yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
3. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda Jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.[4]. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.[5]
4. DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
•  Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.
•  Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti “transfer of power”. Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.
•  Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1)
C. TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Terbentuknya Negara Kesatuan dan pemerintahan republik Indonesia serta kelengkapanya.
Negara republik Indonesia di lahirkan belum sempurna pada tanggal 17 agustus 19945 pada kenyataanya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu langkang yang di ambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi  negara dan pembentukan alat kelengkapan negara.
Untuk itu PPKI mengadakan siding sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945 dan 22 Agusrus 1945.
Sebelum rapat dimulai muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar jawa, diantaranya :
-          Mr. Latuharhary ( Maluku ), Dr. Samratulangi ( Sulawesi )
-          Mr. Kadjudin noor dan Ir. Pangeran Noor ( Kalimantan )
-          Mr. I Ketut Putja ( Nusa Tanggara )
Yang menyampaikan keresahan penduduk non islam mengenai kalimat
dalam piagam Jakarta yang nantinya akan di jadikan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Kalimat yang dimaksud adlah “ Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat islam bagi para pemeluknya “.
Serta syarat kepala negara harus seorang muslim. Untuk mengatasi maslah tersebut Drs. Muhammad Hatta beserta Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singa Dimutjo dan Mr.Teuku Muh. Hasan.
Membicarakan secara khusus, akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan yang luas dan menegakkan Negara Indonesia yang baru didirikan, rumusan kalimat yang didasarkanmemberatkan oleh kelompok non islam di hapus sehingga menjadi berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa “
Dan syarat kepala negara adlah orang Indonesia asli untuk memahami hasil siding scara lengkap, maka perhatikan di bawah ini.
Keputusan Penting dalam Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945
Mengesahkan dan menetapkan Undang –Undang Dasar Republik Indonesia yang telah disiapkan oleh (BPUPKI ) yang kemudian di kenal dengan Undang-Undang dasar 1945
-   Memilih Ir. Soekarno sebagi presiden dan Drs. Mohammad Hatta  sebagai wakil Presiden. Pemilihan preiden dan wakil presiden di lakukan secara akumulasi atas usul dari Otto Iskandarnoto
-      Membentuk sebuah komite Nasional ( Untuk membantu Presiden Selama
MPR dan DPR belum dibentuk )
Keputusan Sidang pada tangga 19 Agustus 1945
Pada tanggal itu PPKI melanjutkan sidangyang ke-2 kalinya berhasil memutuskan :
Pembagian wilayah terdiri atas 8 Propinsi
Jawa Barat, Gubernurnya Sutarjo Karto Hadikusumo
Jawa Tengah, Gubernurnya R. Panji Suroso
Jawa Timur, Gubernurnya R.A. Suroso
Borneo ( Kalimantan ), Gubernurnya Ir Pangeran Muhammad Noor
Sulawesi, Gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
Maluku, Gubernurnya Mr. J. Ratuharhary
Sunda Keci ( Nusa Tenggara ), Gubernurnya Mr.I Gusti Ketut Pudja
Sumatra, Gubernurnya Mr Teuku Muhammad Hasan
Pembentukan Komite Nasional ( Daerah )
Menetapkan 12 Deparemen dengan Mentri-mentrinya mengepalai departemen dan
Mentri negara sebagai berikut :
Departemen Dalam Negeri          : Di kepalai R.A.A. Wiranata
Kusumah
Departeman Luar Negeri            : Mr. Ahmad Soebarjo
Departemen Kehakiman             : Prof. Dr.Mr. Supomo
Departemen Keuangan                : Mr.A.A. Marimis
Departemen Kemakmuran         : Surahman Cokrodisurjo
Departemen Kesejahteraan        : Dr. Bantaran Morto Atmojo
Departemen Pengajaran               : Ki. Hajar Dewantoro
Departemen Sosial                          : Iwa Kusuma Sumantri
Departemen Pertahanan               : Supriyadi
Departemen Perhubungan            : Abi Kusno Tjokrosuyoso
Departemen Pekerjaan Umum     : Abi Kusno Tjokrosuyoso
Departemen Panerangan              : Mr. Amir Syarifudin
Sedangkan 4 Mentri Negara yaitu :
Mentri Negara                                           : Wachid Hasyim
Mentri Negara                                           : M. Amir
Mentri Negara                                           : R. Otto Iskandar Diratta
Mentri Negara                                          : Rm. Sartono
Disamping itu pula Diangkat pejabat Tinggi Negeri sebagai berikut :
Ketua Mahkamah Agung         : Dr.Mr. Kusuma Atmaja
Jaksa Agung                                 : Mr. Gatoto Tarunamiharja
Sekretaris Negara                       : Mr. Agung Pringgo Digdo
Juru Bicara                                    : Soekarjo Wirjo Pranoto
Keputusan Sidang Ke-3 PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 Memutuskan
Pembentukan Komite Nasional Pusat ( KNPI ).
Sidang PPKI tangal 22 Agustus 1945 maka dibentuk Komite Nasional Indonesiaadalah badan yang akan berfungsi sebagai ( DPR ). Sebelum
diselenggarakan pemilhan Umum ( Pemilu )
KNIP  diketuai oleh “ Mr. Kasman Singodimejo dan anggota ( KNIP ) dilantik tanggal 29 Agustus 1945.
Tugas Pertama KNIP adalah Membentuk tugas kepresidenan namun tetapi diperluas tidak hanya sebagi nasehat Presiden, Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP 16 Oktober 1945.
Membentuk Parta Nasional Indonesia ( PNI )
Pada tanggal 22 Agustus PPKI bersidang Ke-3 kalinya dan menghasilkan Keputusan antara lain pebentukan Partai Nasional Indonesia. Yang pada waktu sidang itu dimaksudnya menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia ( Partai Tunggal ). Dalam perkembangan muncul maklumat 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan PNI ditundai dan KNIP mengajukan usul kepada pemerintahan agar rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk  mendirikan parpol, Kemudian maklumat dikenal dengan maklumat 3 November 1945.
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat ( BKR )
( BKR ) ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang ( BPKKP ). Yang  merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk kselamatan rakyat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dibawah kordinasi KNI Daerah.
Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera mmbentuk
BKR sebagai wadah perjuangan.
-          BKR Jakarta dipimpin     : Kaprawi
-          BKR jawa timur                  : Dra. Moestopo
-          BKR jawa tengah               : Soediman
-          BKR jawa barat                  : Arudji Kartawinata
Keputusan tersebut karena pemerintahan belum tertera yang bersifat Nasional. Pada tanggal 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintahan yang menyatakan berdirinya, tertera keamanan Rakyat (TKR ) sebagai pemrintahan TKR di setujui Supriyadi. Dan Supriyadi ternyata tidak pernah sekali muncul.
Pada bulan November atas prakarsa tinggi TKR di ladakan pemilihan tertinggi TKR yan baru terpilih colonel Soederman. terpilihnya soederman merupakan titik puncak perkembangan pada bulan januari 1946 ( TKR ) beubah menjadi tentara rakyat Indonesia ( TRI ) pada bulan juni 1947  ( TRI ( berubah menjadi tentara nasional Indonesia ( TNI ) sampai sekarang.




1.    Pada akhir tahun 1944 petahanan jepang mulai mundur ditandai dengan ..
a.    Jatuhnya Kabine Toyo
b.    Jatuhnya Kabinet Koiso
c.    Jatuhnya pangkalan armada AS
d.    Jatuhnya Pearl Hobour
e.    E. Jatuhnya pulau saipan kepada AS

2.    Pada tanggal 1 maret 1945 Kumakici Harada membentuk . .
a.    BPUPKI
b.    PPKI
c.    KNIP
d.    BP KNIP
e.    BKR
       
3.    Pada akhir tahun 1944 Jepang mengucap kan janji merdeka bertujuan untuk . .
a.    Menarik simpati pemerintah jepang untuk Indonesia merdeka
b.    Agar nanti sepeninggal jepang mampu berdiri sndiri
c.    Untuk memajukan rakyat indonesia
d.    Untuk bukti rakyat indonesia benar akan merdeka
e.    Untuk menarik rakyat indonesia agar membantu jepang
4.    Janji merdeka yang diucapkan jepang kepada bangsa indonesia mempunyai maksut . .
a.    Agar bangsa indonesia mampu memperkuat diri dan mandiri untuk masa depan negara nya
b.    Agar musuh jepang di luar negeri tidak menguasai indonesia
c.    Agar indonesia memiliki keberanian untuk menrdeka sejajar dengan jepang
d.    Agar indonesia tetap setia dan membantu perang jepang
e.     Semua jawaban benar

5.    Pembentukan BPUPKI bagi kepentinga jepang diharapkan . .
a.    Membantu perjuangan indonesia merdeka
b.    Menjadi tempat pelaksanaan demokrasi rakyat
c.    Sebagai wujud kepedulian jepang atas kemerdekaan indonesia
d.    Membantu memberi kemerdekaan indonesia
e.    Usaha untuk menghindarkan kemerdekaan indonesia

6.    Anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang terdiri dari . .
a.    Orang indonesi seluruhnya
b.    Orang  indonesia dan
peranakan
c.    Orang indonesia dan warga negar cina
d.    Orang indonesia yang pernah belajar kenegeri barat
e.    Sebagian besar orang indonesia dan ditambah orang jepang tanpa hak suara

7.    Tugas BPUPKI adalah . .
a.    Membantu jepang dalam perang asia timur raya
b.    Mempetahan kan indonesia dari kekuasaan negara barat
c.    Melaksanakan aturan jepang di indonesia
d.    Menyelidiki mempelajari bahan bahan penting untuk merdeka
e.    Semua jawaban benar

8.    Pada tanggal 7 agustus 1945 dibentuklah PPKI dengan tugas pokok adalah . .
a.    Mempelajari kemungkinan kemungkinan indonesia merderka
b.    Mempelajari kemungkinan dapat memberikan sumbangan indonesia merdeka
c.    Memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk  merdeka bagi bangsa indonesia
d.    Mempersiapkan kemerdekaan indonesia
e.    Memerdekakan indonesia



9.    PPKI sebagai penyelenggara negar indonesia yang pertama sebab . .
a.    Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI
b.    PPKI penyelenggara kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945
c.    PPKI yang pertama menetapkan UUD proklamasi yaitu UUD 1945
d.    PPKI sebagai wadah perjuangan bangsa indonesia sebab anggotanya ada 27 orang mamou mewakili seluruh rakyat
e.    Semua jawaban benar
10.    Peristiwa renglasdengklok oleh golongan muda disebut pengamanan sebab...
a.    Mengamankan negara dari sekutu
b.    Mengamankan negara dari serangan pihak jepang
c.    Mengamankan golongan tua dari serangan pihak jepang
d.    Mengamankan Suekarno-Hatta dari pengaruh jepang
e.    Membawa dengan paksa dibawah anacaman suekarni
11.    Ahmad tahir pada tanggal 4 oktober 1945 membentuk barisan pemuda untuk merebut senjata dari jepang di daerah..
a.    Medan        d. kalimantan
b.    Sulawesi        e. jakarta
c.    Jawa barat
12.    Salah satu penerimaan berita proklamasi yang menimbulkan slah presepsi tentang proklamasi adalah..
a.    Timbulnya insiden bendera di surabaya
b.    Timbulnya peristiwa surabaya 1945
c.    Timbulnya peristiwa tiga daerah
d.    Timbulnya insiden hotel yamato
e.    Timbulnya peristiwa rengasdenklok
13.    Negara indonesia sejak 2 september 1945 menganut sistem desentralisasi terbukti ...
a.    Adanya jabatan presiden hanya 5 tahun
b.    Adanya pembentukan 12 departemen
c.    Adanya sistem kepartaian tunggal
d.    Pernah ada jabatan perdana mentri
e.    Adanya 8 daerah tingkat 1 di indonesia
14.    Mangklumat pemerintah yang ditandatangani wakil presiden tanggal 3 november 1945 berisi tentang...
a.    Pembagian wilayah indonesia menjadi 8 provinsi
b.    Bahwa jabatan presiden republik indonesia 5 tahun kemudian dapat dipilih kembali
c.    Bahwa KNIP bertugas membantu presiden dalam menetapkan GBHN
d.    Lahirnya partai-partai politik yang pertama di Indonesia
e.    Adanya 12 departemen dalam kementrian Republik Indonesia
15.    Dalam mangklumat wakil presiden nomor X pada tanggal 16 oktober 1945, KNIP berfungsi sebagai badan legislatif  sebab ..
a.    KNIP ikut menetap kan GBHN
b.    KNIP ikut menetap kan UUD
c.    KNIP ikut menetap kan UU
d.    KNIP berhak memilih presiden dan wakil
e.    KNIP menjawab semua pertanyaan presiden
    
16.    Yang menduduki jabatan sebagai ketua KNIP yang pertama adalah . .
a.    Amir syrifudin
b.    Muhammad yamin
c.    Chaerul saleh
d.    Ahmad subarjo
e.    Kasman singodimejo
17.    Pada tanggal 23 agustus 1945 presiden mengumumkan terbentuknya BKR bukan tentara sebab . .
a.    Calon anggota BKR belum memiliki kemampuan berperang
b.    Banyak orang sipil yang masuk kedalam anggota BKR
c.    Presiden sudah merencanakan membentuk lembaga militer di luar BKR
d.    Untuk menghindarkan pembengkakan anggaran negara
e.    Agar tidak menimbulkan kesan bahwa indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu
18.    Salah satu penyebab merosotny aekonomi  pada awal kemerdekaan indonesia adalah . .
a.    Besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan  negara
b.    Mengganti biaya perang kepada pihak sekutu  sehingga krisis moneter
c.    Belum berfungsinya lembaga perbankan dengan baik, menyulitkan peredaran moneter
d.    Memili mata uang ori yang sangat rendah nilai tukarnya
e.    Adanya blokade hasil perkebunan oleh belanda
19.    Kedatangan sekutu di indonsia pada awalnya disambut baik oleh rakyat , akhirnya menjadi permusuhan sebab . .
a.    Sekutu tidak mengakui kemerdekaan indonesia
b.    Sekutu selalu dihalangi dalam menjalan kan tugas tugasnya di indonesia
c.    Rakyat indonesia menolak kedatangan sekutu
d.    Sekutu berusaha menegakkan kekuasaan di indonesia
e.    Adanya pertempuran lima hari di semarang yangmemicu kebencian rakyat
20.    Pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI mengadakan sidang dengan hasil sidang adalah ..
a.    Merumuskan pancasila
b.    Menyusun proklamasi
c.    Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
d.    Membentuk TNI
e.    Membentuk MPR
21.    HIPERINFLASI adalah ....
a.    Kekosongan kas negara
b.    Adanya blokade ekonomi oleh negara
c.    Peredaran mata uang yang terkendali
d.    Menetapkan  tiga mata uang
e.    Peredaran mata uang yang tidak terkendali
22.    Akibat dari adanya blokade ekonomi oleh belanda  adalah kecuali..
a.    Kekosongan kas negara
b.    Pintu perdagangan indonesia tertutup
c.    Kegiatan ekspor menjadi trhenti
d.    Ekonomi indonesia menjadi kacau
e.    Indonesia baik baik saja
23.    Cara mengatasi keuangan adalah
a.    Menetapkan tiga mata uang
b.    Adanya operasi popda
c.    Diplomasi beras ke india
d.    Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
e.    Konverensi ekonomi
24.    Pelaksana upaya  untuk menembus blokade belanda yang terkenal adalah kecuali..
a.    Jhon lie
b.    O.P. koesno
c.    Ir. Soekarno
d.    Ibrahim saleh
e.    Chris tampenawas
25.    Langkah dan kebijakan mengatasi perekonomian adalah . .
a.    Pembentukan kementrian pertahanan luar negeri
b.    Membentuk indof
c.    Konverensi  ekonomi satu
d.    Diplomasi beras ke india
e.    Membeli senjata api
26.    Sebutkan isi dari kasimoplan adalah...
a.    Rehabilitas pabrik gula
b.    Pembentukan persatuan tenaga ekonomi
c.    Perluasa lahan pertanian dijawa
d.    Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
e.    Memajukan kegiatan industri
27.    Konferensi ekonomi I bertujuan menyamakan persepsi dalam menanggulangi masalah kecuali
a.    Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisan jepang
b.    Pembentukan kementrian pertahanan usaha luar negri
c.    Bahan makanan akan di tangani oleh pemerintah secara sentral
d.    Semua perkebunan akan di awasi oleh pemerintah
e.    Organisasi pengawas makanan rakyat yang berubah nama menjadi BPPM
28.    Sebelum adanya maklumat pemerintah 3 november  1945 terdapat partai tunggal yang diberi nama...
a.    PSH
b.    PKI
c.    NU
d.    Masumi
e.    PNI
29.    Sejak tanggal 14 november 1945 indonesia menganut sistem...
a.    Aristokrasi
b.    Liberalisme
c.    Palementer
d.    Presidensial
e.    Terpimpin
30.    Tokoh yang di tunjuk sebagai perdana mentri pertama pada masa pember lakuan kabinet parlementer(14 nov 1945 – 12 mar 1946) adalah ...
a.    Moh. Natsir
b.    Moh. Hatta
c.    A.K. Gani
d.    Amir syarifudin
e.    Sutan sjahrir
31.    salah satu keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 agustus 1945 adalah dibentuk nya partai ..
a.    partai rakyat jelata
b.    PKI
c.    PNI
d.    PBI
e.    PSI
32.    Pada saat ibu kota negara pindah ke yogyakarta, perdana mentri sjahrir masih berkedudukan di jakarta untuk ........
a.    Mengadakan hubungan dengan luar negeri
b.    Menghadapi teror belanda
c.    Menjalan kan roda pemerintahan dari pusat
d.    Menghimpun kekuatan menghadapi belanda
e.    Menciptakan pemerintahan tandingan
33.    Beberapa partai politikyang dibentuk setelah adanya maklumat pemerintah 3 november 1945 dbawah ini kecuali...
a.    PNI
b.    MASYUMI
c.    PSI
d.    NU
e.    PKI
34.    Berdasarkan maklumat wakil presiden nomor X KNIP memiliki kekuasaan sebagai badan ..
a.    Eksekutuif dan prerogatif
b.    Yudikatif dan eksekutif
c.    Legislatif dan eksekutif
d.    Yudikatif dan legislatif
e.    Legislatif dan prerogatif
35.    Beberapa tugas AFNEI di indonesia seperti dibawah ini kecuali ..
a.    Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan jepang
b.    Membebaskan para tawanan yangditahan jepang
c.    Melucuti dan mengumpulkan tentara jepang untuk di pulangkan
d.    Menyerahkan kekuasaan kepada sekutu
e.    Menghimpun keterangan dan menuntut  penjahat perang
36.    Salah satu akibat bagi bangsa indonesia dengan adanya perjanjian linggar jati adalah..
a.    Wilayah indonesia menjadi sempit
b.    Terjadinya pemberontakan PKI dimadiun
c.    Terbentuknya republik indonesia serikat
d.    Kehidupan RI semakin sulit
e.    Indonesia menolak garis VANMOOK
37.    Komisi jasa baik yang di bentuk oleh PBB untuk mengatasi agresi militer dua adalah ..
a.    KTN
b.    UNCI
c.    UNTEA
d.    UNTAF
e.    UNTAG
38.    Indonesia mengalami bentuk pemerintahan RIS tanggal 27 desember  1949 sebagai konsekuensi  dari perjanjian ...
a.    Linggajati
b.    Renville
c.    Roem-Royen
d.    KMB
e.    Inter-Indonesia
39.    Diplomasi yang pernah dihasilkan antara RI dan belanda adalah perjanjian sebagai berikut ..
1.    Perjanjian linggajati
2.    Perjanjian renville
3.    Perjanjian Roem-Royen
4.    Perjanjian antar-Indonesia
5.    Koferensi meja bundar
Masalah irian barat timbul dari perjanjian..
a.    1        d. 4
b.    2        e. 5
c.    3
40.    Sekutu akhirnya dapat dikalahkan dalam peristiwa perang  ambarawa yang di pimpim ..
a.    Supriyadi
b.    Urip sumoharjo
c.     R. Sukarman marto kusumo
d.    Sudirman
e.    M. Natsir
41.    Pemberontakan PkI madiun merupakan wujut kekecewaan dari..
a.    Muso
b.    Karto suwiryo
c.    Ir suekarno
d.    Amir syarifudin
e.    Rajiman
42.    Pemberontakan PKI madiun di pimpin oleh..
a.    Karto suwiryo
b.    Andi azziz
c.    Aziz saputra
d.    Muso
e.    Kahar muzakar
43.    Pada tanggal 18 september 1948 oleh PKI di Proklamasikan oleh negara...
a.    Indonesia
b.    Malaisia
c.    Uni soviet
d.    Jerman
e.    Negara soviet republik indonesia
44.    Pemberontakan PKI madiun berhasil ditumpas berkat kerja sama..
a.    Ir suekarno dan muhammad hatta
b.    Kartosuwirjo
c.    Gom dan Panglima divisi 1 jatim
d.    Muso dan amir syarifudin
e.    Suhud
45.    Muso ditembak mati sedangkan amir syarifudin di tangkap di daerah...
a.    Hutan jati
b.    Hutan ketu
c.    Hutan kayu
d.    Hutan tropis
e.    Hutan indonesia
46.    Sebagai reaksi persetujuan renvile muncul gerombolan DI/TII di jawa barat di pimpin oleh..
a.    Amir syarifudin
b.    Muso
c.    Kartosuwirjo
d.    KH. Muzakar
e.    Andi aziz
47.    Gerombolan karto suwiryo tanggal 7 agustus 1949 mendirikan negara...
a.    Negara kristen indonesia
b.    Negara islam indonesia
c.    negara komunis
d.    NKRI
e.    RIS
48.    Untuk menumpas gerombolan karto suwiryo, TNI menggunakan operasi..
a.    Pagar betis dan batarayuda
b.    Pagar makan tanaman
c.    Pagar kaki dan batara yuda
d.    Pagar senjata dan pagar betis
e.    Pagar bersama
49.    Operasi penumpasan gerombolan karto suwiryo resi dimulai sejak..
a.    17 agustus 1949
b.    27 agustus 1949
c.    18 agustus 1950
d.    17 agustus 1945
e.    21 mei 2002
50.    Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh..
a.    Karto suwiryo
b.    Amir fatah
c.    Daud beureueh
d.    KH muzakar
e.    Muso

51.    Gerakan separatis yang seasas dengan PRRi di manado yakni pimpinan vance sumual bernama..
a.    Gerakan banteng
b.    Dewan banteng
c.    Dewan menguni
d.    Dewaan garuda
e.    Dewan gajah
52.    Gerakan permesta di sulawesi di pimpin oleh..
a.    Vance sumual
b.    Husein
c.    Semitro
d.    Suwirjo
e.    Si bolon
53.    Untuk menumpas gerakan PRRI maka diadakan operasi tegas di daerah..
a.    Medan
b.    Riau
c.    Palembang
d.    Jawa
e.    Makkasar
54.    Dewan gajah bagian dari PRRI yang di pimpin oleh..
a.    Ahmad husein
b.    Sibolon
c.    Sumual
d.    Sibolot
e.    Mokoginta
55.    Untuk menumpas PRRI maka diadakan operasi sapta marga untuk daerah..
a.    Riau
b.    Sumatra utara
c.    Kalimantan
d.    Sulawesi
e.    Palembang
56.    Operasi merdeka tahun 1961 berhasil menyapu bersih PERMESTA di ...
a.    Sumatra
b.    Makassar
c.    Manado
d.    Palembang
e.    Lampung
57.    Pada masa menjelang G30s/PKI istilah “ mengembangkan situasi revolusioner” adalah..
a.    Mengembangkan siasat
b.    Gerakan tutup mulut
c.    Menggunakan segala cara
d.    Mengebangkan tujuan
e.    Menghalalkan cara
58.    Usaha PKI untuk mencari kekuatan dengan...
a.    Menambah laskar laskarnya
b.    Mendirikan perkumpulan pemuda
c.    Mendirikan perkumpulan orang tua
d.    Mendirikan KAMP militer
e.    Mendirikan perkumpulan mahasiswa
59.    Pemimpin gerakan G30S/PKI adalah
a.    Aidit
b.    Muso
c.    Suparjo
d.    Suparman
e.    Untung sutopo
60.    Putri A.H. Nasution yang mati akibat G30s/PKI bernama..
a.    Ade irma suryani
b.    Ade irma sriani
c.    Ade irma yani
d.    Ade irma surani
e.    Ase irma priani


sumber : buku PR Sejarah kelas 12 semester 1

Baca Selengkapnya »

Kemelut pada Awal Kemerdekaan

 Kemelut pada Awal Kemerdekaan

A.    Dari Gejolak sosial menjadi Gerakan Sosial

 Kemerdekaan adalah soal harga diri bangsa. Kemerdekaan pun merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala upaya untuk menenggelamkan makna kemerdekaan akan dihadapai oleh bangsa Indonesia dengan sepenuh jiwa raga.

1.    Pengambilalihan Kekuasaaan dalam tubuh KNIP

Pada undang-undang Dasar 1945 bab 1 ayat 2 dinyatakan bahwa MPR adalah penyelenggara negara tertinggi. Oleh karena MPR belum terbentuk, digunakkan pasal 4 peraliha UUD 1945 yang buyinya adalah sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk, segala kekuasaan dijalankan presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional (KN). Masalah timbul karena Komite Nasional juga belum terbentuk. Oleh karena itu KN harus dibentuk terlebih dahulu.

    Tugas KNIP adalah membantu penyelenggarakan pemerintah (tugas-tugas presiden). Begitu juga KID yaitu membantu Penyelenggara pemerintah daerah (gubernur). Jumlah KNIP secra keseluruhan adalah 150 0rang. Mereka berasal dari berbagai lapisn masyarakat. Pelantika anggota KNIP dilaksanakan di gedung kesenian, pasar baru, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945 lembaga itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo.

       Rencana perubahan orientasi KNIP dari sebuah badan penasehat atau pembantu presiden menjadi sebuah badan legeslatif. Rencana ini dipelopori oleh Amir sjarifuddin, supeno, sukarni, subadio, ir. Sukiman, dan mangunsarkoro pada bulan Oktober  1945. Kelompok ini menganggap bahwa sistem presidensial terlalu otoriter, aristrokrat, dan totaliter. Dengan berbekal lima puluh tanda tangan anggota KNIP, mereka mengajukan petisi tentang perubahan kepada presidensoekarno pada tangga 7 oktober 1945.

        Presiden Suekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hattamemenuhi tuntutan itu. Pada sidang KNIP yang tidak diahadiri oleh presiden pada tanggal 16 oktober 1945, Drs. Mohammad Hatta mengeluarkan Mangklumat Wakil Presiden No X. Yang berisi hal-hal berikut.
a.    Komite nasional indonesia pusat diserahkuasai kekuasaan legistatif dsn ikut menetapkan Garis-Garis besar haluan negara sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
b.    Pekerjaan sehari-hari KNIP berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.
       Badan pekerja KNIP (BP-KNIP) beranggotakan 28 orang. Ketuanya adalah Sutan Sjahrir dan wakilnya Mr. Amir Sjarifuddin. Akibat dikeluarkan Mangklumat tersebut telah terjadi perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Selanjutnya dibentuk kabinet baru pada tanggal 14 November 1945. Sutan Sjahrir diangkat menjadi perdana mentri merangkap mentri luar negri. Amir Sjarifudddin menjadi mentri keamanan rakyat dan penerangan. Dengan demikian, telah terjadi penyelewengan Undang-undang Dasar 1945 yang ditunjukkan dengan digantikanya sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

    Peristiwa pengambilalihan kekuasaan dalam KNIP dilakukan karena suekarno dan para pendukungnya dinaggap pernah kerja sama dengan Jepang. Sebaliknya, kelompok Sutan Sjahrir  dan Amir Sjarifuddin belum pernah bekerja sama dengan jepang, tetapi justru menjadi pemimpin gerakan bawah tanah melawan jepang.

2.    Revolusi Sosial di Berbagai Daerah
Revolusi sosial yang terjadi disebabkan oleh persaingan antara:
a.    Kelompok elite-elite alternatif;
b.    Kelompok kesukuan dan kemasyarakatan; serta
c.     Struktur-struktur kelas sosial yang kurang penting.
Beberapa kelompok masyarakat Indonesia menanggapi pernyataan proklamasi kemerdekaaan secara berlebihan. Atas nama menjunjung tinngi kedaulatan rakyat mereka mengintimidasi, menculik, dan membunuh pejabat pemerintah, kepala desa, dan anggota polisi yang kesetiaannya disangsikan. Ini terjadi di Brebes, Pemalang, Tegal, Yokyakarta dan di Sumatra.
a.    Peristiwa Tiga Daerah
Pada awal bulan oktober 1945 terjadi aksi –aksi menentang kepala desa. Aksi ini dipelopori oleh para pemuda dari golongan islam tradisional dan kaum komunis bawah tanah. Para bupati Brebes, Pemalang, dan Tegal digantikan oleh para pendukung revolusi ini. Pada puncaknya, residen pekalongan juga berhasil digantikan oleh mantan anggota PKI yang pernah di penjara pada masa pendudukan jepang. Pemeritah republik para pendukung revolusi sehingga revolusi berakhir dengan kegagalan.

b.    Revolusi Sosial di Sumatra
Beberapa daerah di Sumatra mengalami revolusi sosial yang keras.

1.    Aceh
Di Aceh terjadi permusuhan antara pemimpin agama dengan para bangsawan. Para bangsawan mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda dan sebaliknya para ulama merupakan pendukung republik. Revolusi berakhir dengan kekalahan para bangsawan. Mereka di jebloskan ke penjara oleh para ulama. Dengan demikian dominasi para bangsawan digantikan oleh para ulama.

2.    Sumatra Timur dan Tapanuli
Revolusi sosial di daerah ini terjadi pada bulan Meret 1946. Pada saat itu kelompok kiri bersenjata yang merupakan orang-orang Batak menyerang raja-raja Batak Simalungun dan Batak Karo. Salah satu korbanya adalah penyair Amir Hamzah, seorang pemimpin republik. Pihak pemerintah republik menangkap para pemimpin revolusi ini.
Hal serupa terjadi di Tapanuli, sumatra Utara. Sekitar 300 orang tewas ketika terjadi pertemuan antara orang-orang Batak Toba yang beragama kristen dan Batak Karo (beragama Islam) pada bulan Mei 1946.

c.    Peralihan kekuasaan di Jogjakrta
Pada saat itu penguasa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menggantikan Sri Sultan Hamengku Bowono VIII ikut aktiv dalam revolusi nasional melawan pemerintah kolonial, baik Belanda meupun Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintah jepang kepada Sri Sultan Hamengku Bowono IX di Yogyakarta terjadi dengan damai.
    Sri Sultan Hamengku Bowono  IX melakukan perubahan-perubahan untuk melakukan pembaruan. Contoh perubahan itu sebagai berikut.
1.    Tidak mengangkat patih baru ketika patihnya meninggal.
2.    Memperbanyak jumlah yang berhak memilih dewan dan kepala desa.
3.    Memberikan peranan yang lebih berarti kepada elite-elite istana.
4.    Mengganti bahasa jawa dengan bahasa Indonesia untuk alat komunikasi.


B.    Dari  Gerakan Sosial Menjadi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Revolusi Indonesia pun bermuka dua, di suatu sisi berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman belanda di sisi lain berjuang mencegah disintegrasi bangsa akibat pertentangan ideologi, kepentingan dan ketidaksabaran daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat.

1.    Impian Muso tentang Republik Soviet Indonesia
Sistem multi partai yang di terapkan pemerintah mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai partai politik baru dan partai yang dulu pernah terbentuk. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dahulu pernah terbentuk kembali berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945. Tokoh-tokoh pendukungnya adalah Suripno, Muso, Amir Sjarifudin, M.H. Lukman, D.N. Aidit, Nyoto, dan Sudisman. Muso merupakan pimpinan PKI tahun 1920-an yang bermukim di Uni Soviet sejak tahun 1926. Kembalinya Muso mendapat sambutan kaum komunis dengan menjadikan pimpinan PKI.
Pada bulan September 1948 para pemimpin PKI mulai memperkuat organisasi para pemimpin seperti Muso, Sjarifuddin, Wikana dan Harjana mengadakan perjalanan ke Surakarta, Madiun,Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, dan Purwodadi. Merka mendorong para buruh dan petani untuk mengambil alih tanah milik para tuanya.
Pertempuran terbuka antara kekuatan para pendukung PKI dengan pemerintah mulai meletus di surakarta pad bulan september 1948. PKI melakukan langkah mundur dan menggabungkan diri dengan satuan-satuan PKI lainya di Madiun. Di tempat itu, mereka merebut tempat tempat setrategis, membunuh tokoh-tokoh propemerintah dan mengumumkan melalui radio telah terbentuknya Front Nasional. Para pemipin PKI seperti Muso dan Amir yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan kedaerah belum sampai ke Madiun. Mereka segera bergegas ke Madiun untuk menangani kudeta yang telah terjadi.
Pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan itu dengan tanpa ampun. Pada tanggal 19 September 1948 presiden Suekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Muso PKI-nya atau Suekarno-Hatta. Paukan Siliwangi Divisi I dan II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto menyerang dari arah timur dan barat Madiun. Para pemberontak melakukan gerak mundur dengan membunuh para pejabat pemerintah dan pemimpin Masyumi dan PNI. Kota Madiun dapat dikuasai pemerintah pada tanggal 30 September 1948.









2.    Impian Kartosuwiryo tentang Negara Islam Indonesia
Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat ( Darul Islam/Tentara Islam Indonesia )

Bendera DI/TII.
              Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang- undang yang berlandaskan syariat Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alquran dan Hadits Shahih.
  Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya ( Jawa Barat ). Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya di namakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia ( TII ). Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat di tinggal oleh Pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam Rangka melaksanakan ketentuan dalam Perundingan Renville.
     Ketika pasukan Siliwangi berhijrah, gerombolan DI/TII ini dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar Rumah – Rumah Rakyat, Membongkar Rel Kereta Api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi setelah pasukan Siliwangi mengadakan Long March kembali ke Jawa Barat, gerombolan DI/TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi.
        Usaha Untuk menumpas pemberontakan DI/TII ini memerlukan waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :
-          Medannya berupa daerah pegunungan – pegunungan sehingga sangat mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya,
-          Pasukan Kartosuwirjo dapat bergerak dengan leluasa di Kalangan Rakyat,
-          Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain pemilik – pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan,
-          Suasana Politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha – usaha pemulihan keamanan.
Selanjutnya dalam menghadapi aksi DI/TII pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolanini. Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “ Pagar Betis “ dan operasi “ Bratayudha “ Pada tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “ Bratayudha “ di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapa di padamkan.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah.
                Gerombolan DI/TII ini tidak hanya di Jawa Barat akan tetapi di Jawa Tengah juga muncul pemberontakan yang didalangi oleh DI/TII. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengha di bawah pimpinan Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Dan Moh. Mahfudh Abdul Rachman ( Kiai Sumolangu ).
                Untuk menumpas pemberontakan ini pada bulan Januari 1950 pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut “ Gerakan Banteng Negara “ ( GBN ) di bawah Letnan Kolonel Sarbini ( Selanjut – nya di ganti Letnan Kolonel M. Bachrun dan Kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yani ). Gerakan operasi ini dengan pasukan “ Banteng Raiders “.
                Sementara itu di daerah Kebumen muncul pemberontakan yang merupakan bagian dari DI/TII , yakni dilakukan oleh “ Angkatan Umat Islam ( AUI ) “ yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai “ Romo Pusat “ atau Kyai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu kurang lebih Tiga Bulan.
                Pemberontakan DI/TII juga terjadi di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI/TII pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini Pemerintah melakukan “ Operasi Merdeka Timur “ yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo.
                Pada awal tahun 1952 kekuatan Batalyon pemberontak tersebut dapat dihancurkan dan sisa – sisanya melarikan diri ke Jawa Barat.

Pemberontokan DI/TII di Aceh.
                Gerombolan DI/TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Adapun penyebab timbulnya pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi kresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesa di bawah Pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiyo.
                Dalam menghadapi pemberontakan DI/TII di Aceh ini semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer 1/Iskandar Muda, Pada tanggal 17 – 21 Desember 1962 diselenggarakan “ Mustawarah Kerukunan Rakyat Aceh “ yang mendapat dukungan tokoh – tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan.

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan.
                Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ( APRIS ). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.
                Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar Muzakar dengan memberi pangkat Letnan Kolonel. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi dengan melakukan teror terhadap rakyat.
                Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini pemerintah melakukan Operasi Militer. Baru pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan DI/TII di Sulawesi dapat dipadamkan.

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan.
                Pada bulan oktober 1950 DI/TII juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos – pos kesatuan TNI.
                Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah, akan tetapi setelah menyerah melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya pun tertangkap.

3.    Pemberontakan Andi Aziz
Andi Aziz adalah seorang mantan kapten tentara KNIL.
Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :
Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.
Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

4.    Pemberontakan Republik Maluku (25 April 1950)
Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Dr. Ch. R. S. Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil sebenarnya terlibat dalam pemberontakan Andi Azis. Namun, setelah gagalnya gerakan itu ia melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai pusat kegiatannya. Untuk itu pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk mengajak berunding. Misi Leimena tidak berhasil karena RMS menolak untuk berunding. Pemerintah bertindak tegas, pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang dikirimkan ke Ambon. Dalam pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan bagian utara pulau itu berhasil dikuasai. Tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil berhasil ditangkap selanjutnya tanggal 21 April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati.

5.    Impian Ahmad Huessin tentang pemerintah revolusioner republik indonesia (PRRI)
Pada saat itu situasi negara indonesia sedang tidak stabil. Beberapa daerah di sumatra dan sulawesi merasa tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Sikap itu didukung oleh beberapa panglima militer. dengan demikian, pemberontakan PRRI dan Permesta dilatar belakangi oleh masalah otonomi dan perimbangan keuangan yang tidak memuaskan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
    Pemberontakan dimulai dengan pembentukan dewan dewan daerah berikut :
a.    Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husssen
b.    Dewan Gajah di Sumatra Utatra yang d pimpin oleh M. Simbolon
c.    Dewan Garuda  di Sumatra Selatan yang di pmpin oleh letkol Barlian
d.    Dewan Manguni di Sulawesi utara yang di pimpin oleh kolonel ventje sumual
Letkol Ahmad hussein pada tanggal 10 februari 1958 mengeluarkan ultimatum supaya kabinet juanda mundur. Pemeritah tidak menanggapi ultimatum tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Hussein kemudian menggambil tindakan dengan memproklamasikan berdirinya PRRI atau Permesta pada tanggal 15 februari 1958. Perdana mentri Syafruddin prawiranegara, dengan pusat pemerintahan di bukit tinggi.
    Pemerintah melakukan oprasi tegas, oprasi 17 agustus, operasi saptamarga, operasi sadar dan oprasi merdeka untuk menumpas pemberontakan PRRI. Sisa-sisa anggota PRRI juga diberikan penerangan-penerangan dan seruan melalui media massa untuk kembali ke pangkuan NKRI. Pada tanggal 29  mei 1961 Ahmad hussein menyerahkan diri kepada pemerintah, diikuti oleh pasukanya dan para tokoh PRRI yang lain.

6.    Memperjuangkan daerah ala Ventje Sumual
Pemberontakan Permesta dipelopori oleh Vantje Sumual. Pada saat itu dia menjabat sebagai panglma tenttara dan teritorium VII wirabuana. Pemberontakan terjadi di sulawesi utara dan sulawesi tenggah. Proklamasi permesta terjadi di makassar pada tanggal 1 maret 1957. Tujuan pemberontakan permesta adalah memperjuangankan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan menentang paham komunis yang berkembang di wilayah republik Indonesia. Tokoh-tokoh permesta adalah kolone A.E. Kawilarang, Letnan Kolonel D.J. somba sibagat, Letnal Kolonel Shaleh Lahade, mayor Runturambi dan mayor Gerungan.

C.     Peristiwa G30S/PKI
Kondidi politik Indonesia pada tahun 1965 sedang memanas. Di bidang politik berkembang paham nasionalis, agam, dan komunis(nasakom). Dengan demikian komunis tumbuh subur di indonesia. Misalnya dengan adanya penempatan golongan komunis pada semua instasi dari pusat sampai daerah, organisasi-organisasi anti komunis dibubarkan, pembentukan poros jakarta-phnom phenh-hanoi-beijing-pyongyang pada bulan agustus 1965, dan usulan pembentukan angkatan ke lima.
    Di bidang ekonomi pemerintah melakukan devaluasi uang pada tanggal 24 agustus 1959. Langkah selanjutnya pemerintah adalah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi yang di sebut dengan “ deklarasi ekonomi” atau “dekon”. Dibidang sosial pada saat itu muncul “aksi sepihak” yang dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Para petani dan buruh di dorong untuk mengambil alih tanah dari para tuan tanah. Aksi itu terjadi di bali, jawa dan sumatra utara.
    Kondisi diperparah dengan adanya pertentangan yang terjadi antara PKI dan TNI-AD, di temukanya dokumen gilchrist, dan berita sakitnya presiden suekarno yang kemungkinan tidak dapat di sembuhkan. PKI secepatnya menagmbil tindakan dengan melakukan gerakan 30 september 1965.pelaksanaan ini dilakukan pada tanggal 1 oktober 1965 dinihari pukul 03.30. dengan tujuan merebut kekuasaan pemerintah . susunan gerakan 30 S PKI/1965 sebagai berikut.
Pemimpin        : D.N aidit
Pemimpin pelaksana     : sjam kamaruzzaman
Pemimpin militer     : letkol inf. Untung sutopo, kolonel inf. A. Latief, mayor udara suyono, dan brigjen TNI suparjo
Pemimpin politik     : sjam kamaruzzaman dan pono
 Gerakan ini ditandai dengan usaha penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh pejabat tinggi militer indonesia yaitu  Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.
Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)



Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Pasca kejadian


Pemakaman para pahlawan revolusi. Tampak Mayjen Soeharto di sebelah kanan
Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.
Di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukanDewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.
Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".
Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Soviet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."
Akibat tidakan PKI menti/panglima angkatan darat tidak dapat menjalankan tugasnya. Mayor jendral soeharto selaku panglima komando strategis angkatan darat(kostrad) kemudian mengambil alih pimpinan angkatan darat. Tindakan yang dilakukan sebagai berikut.
a.    Menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan merdeka.
b.    Merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi yang telah dikuasai PKI.
c.    Pada tanggal 2 oktober 1965 membersihkan pangkalan udara halim perdana kusumah dar pasukan-pasukan G 30 S/PKI 1965.

Operasi penumpasan terhadap G 30S/PKI 1965 di mulai pada tanggal 1 oktober 1965 pukul 19.00 pada saat itu esimen para komando angkatan darat (RPKAD) yang bernama komando pasukan khusus (kopassus) dengan di pimpin kolonel sarwo edhi wibowo berusaha merebut kembali studio RRI pusat dan kantor pusat telekomunikasi. Melalui siaran RRI itu kemudian diumumkan hal-hal sebagai beriku.
a.    Perebutan kekuasan telah dilakukan oleh PKI dengan G 30 S-nya
b.    Presiden dan menko hankam dalam keaddan aman dan sehat
    operasi militer dilanjutkan ke pangkalan udara Halim perdanakusuma yang dapat dikuasi pada tanggal 2 Oktober 1965. Lubang buaya baru dapat dibersihkan pada tangggal 3 oktober 1965. Saat itu berhasil di temukan para korban penulikan dan pembunuhan PKI. Pengambilan jenazah baru dilaksanakan pada tanggal 4 oktober 1965 dan tanggal 5 oktober 1965 dimakamkan di makam taman pahlawan Kalibata. Mereka yang menjadi korban keganasan PKI ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.

sumber : dari buku PR sejarah kelas 12 semester 1

Baca Selengkapnya »